Atas Keputusan MK Calon Caleg Instan Di Tolak

Atas Keputusan MK Calon Caleg Instan Di Tolak – Mahkamah Konstitusi menampik tuntutan Undang-Undang nomer 7 tahun 2017 terkait Pemilu tentang prasyarat pendaftaran akan calon anggota legislatif.

Tuntutan ini awal kalinya diserahkan kader Golkar Dorel Almir yg terasa dirugikan klausal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu terkait prasyarat ‘nyaleg’ yg gak menyebutkan batas keanggotaan parpol peserta pemilu. Karena itu, banyak calon legislatif pada Pemilu 2019 yg bukan datang dari kader partai politik.

” Menampik permintaan pemohon, ” papar Ketua MK Anwar Usman kala membacakan amar keputusan di area sidang MK, Jakarta, Senin (20/5) .

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan ketiadaan batas waktu anggota partai politik itu gak punya sifat diskriminatif. Pemohon awal kalinya beralasan peraturan itu diskriminatif karena jadi kader lama Partai Golkar dianya sendiri malas disamakan dengan ‘caleg instan’.

Menurut hakim, diskriminatif yg disebut merupakan perlakuan berlainan atas basic ketidakcocokan suku, agama, ras, kelompok, warna kulit, serta kepercayaan politik.

” Oleh karenanya, perlakuan yg sama pada seluruhnya anggota parpol tiada membeda-bedakan waktu keanggotaan tidak bisa dipandang sebagai kebijaksanaan yg diskriminatif, ” tuturnya.

Walaupun demikian, hakim mengatakan menyadari hasrat pemohon yg mendambakan kehadiran prasyarat jangka periode tersendiri jadi anggota parpol. Menurut hakim, jangka periode itu penting untuk jaga kualitas proses kaderisasi parpol serta menumpang penerapan pemilu yg lebih memiliki kualitas.

” Akan tetapi, perihal itu adalah kebijaksanaan pembentuk undang-undang untuk memandang serta memutuskannya, serta bukan berkaitan konstitusionalitas beberapa syarat jadi anggota parpol, ” kata hakim.

Awal kalinya, pemohon terasa dirugikan dengan prasyarat ‘nyaleg’ yg gak mengendalikan batas keanggotaan parpol dalam UU Pemilu. Dorel yg udah jadi anggota Partai Golkar semenjak 2003 terasa dirugikan dengan bacaleg lain yg tidak dari kader partai.

Dia kala itu memohon MK lekas memotong tuntutan sebelum KPU membuat Daftar Calon Konsisten bacaleg pada 14 sampai 20 September 2018. Tetapi tuntutan itu baru diputus MK selesai penerapan pemilu.

Dorel sendiri adalah bacaleg DPR di wilayah penentuan Sumatra Barat II lewat Partai Golkar.